KUTAI TIMUR – Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kutai Timur menghadapi tantangan signifikan dalam merealisasikan anggaran tahun 2024. Dengan progres realisasi keuangan baru mencapai 19,35% hingga November, lembaga ini mengalami hambatan kompleks yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah.
Kepala Dinas Perkim, Ahmad Iip Makruf, mengungkap faktor kritis yang memengaruhi realisasi anggaran. Keterbatasan waktu pelaksanaan, khususnya untuk anggaran perubahan yang efektif hanya dua bulan, menjadi kendala utama. Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan semakin mempersulit proses implementasi program.
“Meskipun progres fisik pekerjaan telah mencapai 40%, kami memperkirakan target penyelesaian akhir tahun hanya akan berkisar 60-70%,” terang Iip. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas tantangan birokrasi dan keterbatasan waktu yang dihadapi lembaga pemerintah daerah.
Mekanisme penanganan proyek yang tidak terselesaikan akan mengikuti prosedur Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Proyek-proyek yang belum rampung akan dievaluasi secara menyeluruh, dengan opsi dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan sesuai persentase pengerjaan.
Perkim tetap berkomitmen menyelesaikan proyek strategis, termasuk pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penanganan kawasan kumuh. Fokus utama adalah mengoptimalkan perencanaan anggaran untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Kami berharap ke depan dapat melakukan perencanaan yang lebih matang di awal tahun, sehingga waktu pelaksanaan proyek tidak terlalu sempit,” ujar Iip. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran akan perlunya perbaikan sistemik dalam manajemen penganggaran.
Tantangan realisasi anggaran ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan kebutuhan transformasi birokrasi pemerintahan daerah. Diperlukan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Ke depan, Perkim Kutai Timur akan terus berupaya mengembangkan strategi penganggaran yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah.(Ty/Adv-Kominfo)
