KUTAI TIMUR — Program perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kutai Timur menghadapi sejumlah tantangan kompleks terkait kualitas bangunan dan fasilitas pendukung. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Ahmad Iip Makruf, mengungkap permasalahan mendasar dalam implementasi program ini.
Persoalan kualitas perumahan MBR bukan sekadar isu minor, melainkan permasalahan struktural yang membutuhkan penanganan sistematis. Beberapa permasalahan kunci meliputi konstruksi bangunan dengan kualitas rendah, di mana ditemukan kasus kerusakan seperti dinding yang mudah retak dan fasilitas yang tidak memenuhi standar kelayakan.
“Kami mendapatkan laporan dari warga tentang kerusakan bangunan yang mengkhawatirkan. Padahal, perumahan seharusnya memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi penghuninya,” tegas Iip. Permasalahan ini diperumit oleh keterbatasan kewenangan pemerintah dalam mengawasi kualitas pascakonstruksi.
Mekanisme pengembangan perumahan MBR saat ini menghadapi sejumlah kendala. Para developer cenderung membangun dengan standar minimal, mengacu pada batasan harga yang telah ditentukan pemerintah. Akibatnya, kualitas bangunan seringkali tidak optimal.
Kompleksitas masalah terlihat dari pola pengembangan yang ada. Developer hanya diwajibkan menyediakan lahan untuk fasilitas umum, tanpa keharusan membangunnya. Kontras dengan perumahan komersial yang memiliki tanggung jawab lebih komprehensif.
Perkim Kutai Timur mengusulkan pendekatan strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Rencana koordinasi intensif dengan para pengembang dan instansi terkait menjadi langkah awal. Tujuannya adalah memastikan kualitas perumahan MBR yang lebih baik tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan.
“Kami berkomitmen menghadirkan solusi komprehensif. Perumahan bukan sekadar tempat berlindung, melainkan investasi masa depan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” terang Iip.
Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkelanjutan. Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem pembangunan perumahan MBR yang lebih akuntabel, berkualitas, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kutai Timur. (Ty/Adv-Kominfo)
