KUTAI TIMUR – Dalam Sidang Paripurna ke-22 DPRD Kabupaten Kutai Timur, Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pendapat akhirnya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKS menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat kecil, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan.
Anggota Fraksi PKS, Uci, yang dalam kesempatan itu sebagai juru bicara Fraksi tersebut menyebutkan bahwa besarnya nilai APBD yang mencapai Rp11,151 triliun menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Alokasi anggaran bagi infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan, perbaikan drainase, dan perbaikan fasilitas pelayanan dasar masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang mendasar bagi masyarakat terutama di daerah yang jauh dari kota Sangatta perlu terus digalakkan agar pembangunan yang merata dan berkeadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kutai Timur,” ujar Uci pada Selasa (26 November 2024) di ruang sidang utama sekretariat DPRD Kutai Timur.
Selain infrastruktur, Fraksi PKS menekankan pentingnya pengalokasian anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka mendukung program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu serta pembangunan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Kutai Timur. Fraksi ini juga mengingatkan perlunya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan distribusi sarana pendidikan yang merata.
Di sektor kesehatan, Fraksi PKS mengusulkan peningkatan akses pelayanan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta penyediaan sarana kesehatan di wilayah terpencil. “Pemerintah harus memastikan layanan kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui alokasi anggaran untuk sektor UMKM. Program pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan akses pasar dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan akses pasar bagi produk-produk lokal,” tambahnya
Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pembangunan yang ramah lingkungan dengan penyediaan ruang hijau dan perhatian terhadap pengelolaan risiko bencana seperti banjir dan kebakaran.
“Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara berkelanjutan harus diperhatikan pula agar tetap ramah lingkungan sehingga penyediaan sarana penghijauan ataupun hutan kota harus pula diperhatikan,” pungkasnya.(RH/Adv-DPRD)
