KUTAI TIMUR – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pandangan akhir mereka terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 dalam rapat paripurna ke-22 yang digelar pada Selasa (26 November 2024) di ruang sidang utama sekretariat DPRD Kutai Timur.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi GAP memberikan apresiasi atas upaya pemerintah menyusun anggaran dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, namun juga menyampaikan sejumlah catatan kritis untuk perbaikan ke depan.
Juru bicara Fraksi GAP, Mulyana, menyoroti ketergantungan tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 91,86% dari total pendapatan daerah sebesar Rp11,151 triliun. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini hanya menyumbang 3,21%.
“Potensi lokal seperti agribisnis, pariwisata, dan retribusi daerah harus lebih dimaksimalkan agar dapat mengurangi ketergantungan fiskal,” ujar Mulyana.
Dalam alokasi belanja daerah yang mencapai Rp11,136 triliun, Fraksi GAP memberikan perhatian khusus pada efisiensi belanja operasi yang mencapai lebih dari 50% dari total anggaran. Mereka meminta pengelolaan belanja pegawai lebih efektif agar tidak membebani anggaran pembangunan. Sementara itu, alokasi belanja modal sebesar Rp4,321 triliun diapresiasi, dengan harapan dapat mendukung proyek-proyek prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
Mengenai belanja tidak terduga yang dianggarkan Rp20 miliar, Fraksi GAP menekankan pentingnya menyesuaikan alokasi ini dengan potensi risiko seperti bencana alam atau keadaan darurat. Selain itu, mereka juga meminta transparansi penuh dalam pengelolaan dana pembiayaan daerah, terutama terkait penyertaan modal Rp15 miliar kepada BUMD.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi GAP mengingatkan prinsip-prinsip pengelolaan APBD, yaitu efektivitas, efisiensi, transparansi, dan keadilan sosial. Mereka berharap anggaran tahun 2025 dapat menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya yang paling rentan.
“Fraksi Gelora Amanat Perjuangan menerima dan menyetujui RAPBD 2025 dengan harapan anggaran ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan Kabupaten Kutai Timur,” tutup wanita kelahiran 2 Oktober 1983 itu. (RH/Adv-DPRD)
