KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menyatakan keprihatinan mendalam atas kendala sistemik dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya terkait dengan sistem online yang kerap mengalami gangguan.
Menanggapi pernyataan Kepala Bagian Pembangunan, Bowo Asmoro, tentang zona hijau, kuning, dan merah dalam realisasi anggaran, DPRD memandang persoalan ini lebih kompleks dari sekadar pembagian zona.
“Sistem zonasi yang ada saat ini harus ditinjau ulang. Bukan hanya sekadar mengkategorikan, tetapi harus ada solusi konkret untuk mengatasi hambatan teknis,” tegas Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur, Muhammad Ali.
Dalam pandangan DPRD menurut Ali, beberapa poin kritis yang perlu segera ditangani:
1. Perbaikan menyeluruh Sistem Penatausahaan Daerah (SPD)
2. Peningkatan kapasitas SDM teknologi informasi keuangan
3. Penyediaan sistem cadangan untuk mencegah gangguan
4. Transparansi proses pencairan anggaran
DPRD, lanjut Ali, akan mengawal proses perbaikan sistem dengan melakukan pengawasan ketat dan mendorong percepatan reformasi birokrasi keuangan daerah.
“Kami tidak ingin sekadar menunggu, tetapi aktif memberikan solusi. Anggaran daerah adalah amanat rakyat yang harus dikelola secara profesional. Melalui pendekatan konstruktif, DPRD berkomitmen mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.
Diketahui, pembagian perangkat daerah berdasarkan zona hijau, kuning, dan merah dalam realisasi anggaran di Kabupaten Kutai Timur kembali menjadi sorotan. Bowo Asmoro, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, menjelaskan bahwa penetapan zona tersebut didasarkan pada persentase realisasi anggaran masing-masing perangkat daerah. Meskipun sistem ini bertujuan untuk memantau pencapaian anggaran, penggunaan sistem berbasis online menjadi kendala utama yang menghambat proses tersebut.
“Zona merah diberikan kepada perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih jauh di bawah target, sementara zona hijau menunjukkan perangkat yang hampir mencapai target anggaran,” ungkap Bowo saat ditemui oleh media ini di kantornya. (Q/Adv-DPRD)
