KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menyoroti pentingnya perbaikan sistematis dalam pengelolaan anggaran daerah, menanggapi kendala teknis yang dialami Pemerintah Kabupaten dalam realisasi keuangan.
Menurut pandangan anggota DPRD Kutai Timur, permasalahan pada Sistem Penatausahaan Daerah (SPD) bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikasi lemahnya manajemen teknologi informasi di Pemda. “Kami meminta agar segera dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem teknologi informasi keuangan daerah,” tegas anggota DPRD Kutai Timur sekaligus Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali.
Dalam perspektif DPRD, menurut Ali keterlambatan pencairan anggaran karena gangguan sistem berpotensi menghambat pembangunan daerah dan pelayanan publik. Pihaknya mendorong pemerintah untuk:
1. Segera melakukan perbaikan infrastruktur teknologi informasi
2. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola sistem
3. Membuat sistem cadangan untuk mengantisipasi gangguan teknis
4. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem
“Kami akan terus mengawal agar anggaran daerah dapat digunakan secara optimal dan akuntabel,” tambah anggota DPRD tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus melakukan upaya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran daerah. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui Rapat Pimpinan (Radalog) yang dipimpin langsung oleh Penjabat Sementar (Pjs) Bupati, Agus Hari Kusuma. Rapat ini menjadi sarana untuk mengevaluasi dan memantau realisasi anggaran, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi perangkat daerah dalam mencapai target anggaran mereka.
Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, Bowo Asmoro, menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama dalam pencapaian target anggaran adalah terkait dengan masalah teknis pada sistem online yang digunakan untuk pengelolaan anggaran daerah.
Pentingnya evaluasi dalam Radalog ini adalah untuk mengetahui lebih dalam kendala-kendala yang menghambat pencapaian target anggaran, terutama bagi perangkat daerah yang masuk dalam kategori zona merah di daerah yang tertinggal dalam hal realisasi anggaran.
“Arahan Pj Bupati, kami harus terus melakukan evaluasi secara rutin melalui Radalog. Rapat ini menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran,” kata Bowo. (Q/Adv-DPRD)
