KUTAI TIMUR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur mengapresiasi upaya Dinas Perhubungan dalam membantu menertibkan antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), namun tetap mendorong pemerintah daerah untuk segera menemukan solusi komprehensif.
Dr Novel Tyty Paembonan salah seorang anggota DPRD Kutai Timur dari Komisi C yang membidangi infrastruktur, mengatakan bahwa persoalan antrian panjang kendaraan di SPBU bukan sekadar masalah lalu lintas, melainkan indikasi ketidaksiapan infrastruktur energi daerah.
“Kami melihat ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi struktural. Koordinasi lintas dinas memang penting, tetapi yang lebih krusial adalah segera merumuskan strategi jangka panjang,” tegas Novel kepada media.
Lebih lanjut, Novel menyoroti beberapa poin kritis:
1. Perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM di wilayah Kutai Timur
2. Kebutuhan penambahan titik-titik pengisian BBM di kawasan strategis
3. Mendorong percepatan kerja sama dengan pihak swasta untuk memperluas akses BBM
Menanggapi pernyataan Kepala Dinas Perhubungan, Joko Suripto, soal koordinasi tim terpadu, Novel mengapresiasi upaya tersebut. Namun, ia menekankan bahwa penertiban lalu lintas hanya solusi sementara.
“Kami mendukung upaya Dishub, namun masyarakat membutuhkan solusi fundamental. Antrian panjang ini mengganggu produktivitas dan memberikan kesan buruk terhadap pelayanan publik,” tambahnya.
Novel mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kooperatif selama proses penanganan berlangsung. “Kami akan terus mendorong perbaikan sistem dan infrastruktur energi di daerah kita,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
