KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur mendukung penuh seruan Penjabat (Pjs) Bupati, Agus Hari Kusuma, untuk segera menyelesaikan perbedaan data prevalensi stunting di wilayahnya.
Hepnie Armansyah, anggota DPRD Kutai Timur menegaskan, inkonsistensi data antarinstansi pemerintah menjadi persoalan serius yang dapat menghambat upaya penanggulangan stunting. “Kami akan memfasilitasi rapat koordinasi antarinstansi untuk memastikan keseragaman data dan metode perhitungan,” ujar anggota DPRD tersebut.
Legislatif berkomitmen untuk:
1. Mendorong penyamaan persepsi antara Dinas Kesehatan dan BKKBN
2. Mengawal proses sinkronisasi data dengan merujuk pada data BPS
3. Meminta pertanggungjawaban masing-masing instansi terkait akurasi data
Pihaknya sepakat dengan pandangan Pjs Bupati bahwa pendekatan komprehensif sangat diperlukan dalam menangani stunting, tidak sekadar berbicara angka, melainkan juga memperhatikan faktor kesehatan, gizi, dan teknologi. Sikap tegas DPRD ini diharapkan dapat mendorong koordinasi yang lebih baik antarinstansi dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting di Kutai Timur.
“Kami akan aktif mengawal program-program pencegahan stunting agar target penurunan dalam tiga tahun ke depan dapat tercapai,” tambah Hepnie
Belum lama ini, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kusuma, menyoroti perbedaan data prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Timur yang saat ini masih belum sinkron antara Dinas Kesehatan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini disampaikan Agus dalam pertemuan dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan awak media. Menurutnya, ketidaksesuaian data ini harus segera ditangani agar tidak menghambat upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting di daerah tersebut.
“Persepsi yang berbeda mengenai stunting harus segera diselesaikan. Setiap instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan BKKBN, perlu memiliki pemahaman dan definisi yang sama tentang stunting. Untuk itu, kita bisa merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dianggap lebih akurat dan dipercaya,” ujar Agus. (Q/Adv-DPRD)
