KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur memberikan apresiasi positif terhadap sikap tegas Penjabat (Pjs) Bupati, Agus Hari Kusuma, dalam menekankan pentingnya realisme dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Muhammad Ali, Dewan asal Sangkulirang menyatakan dukungannya terhadap upaya optimalisasi anggaran yang disampaikan Pjs Bupati. “Kami mendukung penuh pandangan Pjs Bupati untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap program-program yang dianggarkan,” ujar anggota DPRD tersebut.
Legislatif menurut Ali berkomitmen untuk:
1. Melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran daerah
2. Mendorong transparansi pelaporan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Memastikan alokasi ulang dana Silva untuk program prioritas yang lebih mendesak
Pihaknya sepakat dengan pendekatan Pjs Bupati untuk:
– Melakukan pemetaan yang cermat terhadap program-program yang dapat diselesaikan
– Mengoptimalkan penggunaan anggaran murni dan perubahan
– Menjamin efisiensi penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat
Sikap kritis namun konstruktif ini diharapkan Ali dapat mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan. “Kami akan aktif mengawal proses pengelolaan anggaran agar setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutai Timur,” tambah Ali.
Baru-baru ini, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang diadakan di Samarinda, Pjs Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kusuma, menyoroti pentingnya realisme dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Ia mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih bijaksana dalam mengalokasikan anggaran dan tidak memaksakan program yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, upaya realistis diperlukan agar anggaran benar-benar efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Agus Hari Kusuma menegaskan bahwa prognosis dan diagnosa harus dilakukan dengan teliti untuk menentukan potensi keberhasilan program-program yang dianggarkan. “Kita harus memetakan dengan jelas mana program yang bisa diselesaikan dan mana yang tidak, terutama yang menyangkut target utama pemerintah daerah,” ujarnya.
Agus menyebutkan bahwa anggaran daerah perlu digabungkan dan dioptimalkan antara anggaran murni dan perubahan, sehingga pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kendala yang dihadapi. (Q/Adv-DPRD)
