KUTAI TIMUR – Komisi D DPRD Kutai Timur memberikan dukungan penuh atas inisiatif Dinas Sosial (Dinsos) Kutim dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimbingan teknis (bimtek) untuk menghadapi program 2025, namun meminta agar materi pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mendapat porsi khusus dalam pelatihan tersebut.
“Penguatan SDM melalui bimtek ini sangat tepat dan sejalan dengan fungsi pengawasan DPRD. Namun kami melihat perlu ada penekanan khusus pada aspek pendampingan PMKS mengingat keterbatasan kewenangan Kutim dalam hal panti rehabilitasi,” ungkap anggota Komisi D DPRD Kutim, Yulianus Palangiran.
Dewan ini menilai bimtek yang direncanakan harus memberikan tools praktis bagi petugas Dinsos dalam menangani kasus-kasus sosial di lapangan. Terlebih dengan kondisi Kutim yang belum memiliki panti rehabilitasi sendiri, SDM yang handal menjadi kunci utama pelayanan optimal.
“Kami mendorong agar dalam bimtek ini juga dimasukkan materi tentang koordinasi lintas sektor dan teknik advokasi. Ini penting agar petugas Dinsos bisa lebih efektif dalam berkoordinasi dengan provinsi untuk penanganan kasus-kasus PMKS,” jelasnya.
DPRD menurut Yulianus juga meminta agar hasil bimtek ini bisa terukur dan memberikan dampak nyata pada peningkatan layanan sosial. “Kami akan mengawal implementasi hasil bimtek ini melalui mekanisme pengawasan regular. Target akhirnya adalah peningkatan kualitas layanan sosial bagi masyarakat Kutim,” tambahnya.
“Untuk mendukung program ini, DPRD siap membahas alokasi anggaran yang diperlukan dalam pembahasan APBD mendatang. Investasi untuk SDM adalah hal yang krusial dalam pembangunan sosial,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
