KUTAI TIMUR – Komisi A DPRD Kutai Timur mempertanyakan efektivitas pelatihan Pionir Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial di Hotel Victoria. Dewan menilai perlu ada mekanisme monitoring yang jelas untuk memastikan hasil pelatihan benar-benar berdampak di masyarakat.
“Kami mendukung inisiatif Dinsos membentuk pionir kesejahteraan sosial, tapi perlu ada kriteria yang jelas dalam pemilihan peserta. Apakah mereka benar-benar orang yang memiliki kepedulian sosial tinggi dan siap menjadi relawan di masyarakat?,” ungkap anggota DPRD Kutim, Hepnie Armansyah.
DPRD, menurut politisi PPP ini juga menyoroti pemilihan lokasi pelatihan di hotel. “Anggaran untuk kegiatan sosial harus digunakan seefisien mungkin. Bisa saja pelatihan dilakukan di kantor dinas atau balai pertemuan yang lebih hemat biaya,” tegasnya.
Dewan dari Dapil I inimendorong Dinsos untuk menyusun roadmap yang jelas tentang peran pionir kesejahteraan sosial. “Harus ada kejelasan tentang tupoksi mereka, wilayah kerja, dan mekanisme koordinasi dengan Dinsos. Jangan sampai program ini tumpang tindih dengan Program Pekerja Sosial Masyarakat yang sudah ada,” tambah Hepnie.
“Yang tak kalah penting adalah skema keberlanjutan program. Bagaimana memastikan para pionir ini tetap aktif setelah pelatihan? Apa bentuk pembinaan lanjutannya? DPRD meminta Dinsos menyiapkan program pendampingan berkelanjutan,” saran Hepnie.
Terkait materi pelatihan, DPRD mendorong agar lebih banyak praktik lapangan dibandingkan teori. “Para pionir ini harus dibekali keterampilan praktis dalam menangani masalah sosial. Termasuk cara koordinasi dengan instansi terkait dan pengelolaan bantuan sosial,” pungkasnya.
DPRD Kutim akan meminta laporan detail tentang output pelatihan ini dan akan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk memastikan para pionir kesejahteraan sosial benar-benar berkontribusi dalam penanganan masalah sosial di Kutai Timur. (Q/Adv-DPRD)
