KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur meminta Dinas Sosial untuk menyampaikan evaluasi konkret terkait dampak program Bimbingan Teknis (Bimtek) terhadap peningkatan kualitas pelayanan sosial di lapangan.
“Kami melihat banyak Bimtek yang dilaksanakan, tapi yang perlu diukur adalah seberapa efektif kegiatan ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Harus ada indikator keberhasilan yang jelas,” ungkap Yan Ipui anggota DPRD Kutim.
DPRD, menurut Yan, mengapresiasi pembagian Bimtek menjadi internal dan eksternal, namun menyoroti pentingnya menghindari tumpang tindih kegiatan. “Anggaran untuk Bimtek cukup besar, jangan sampai ada duplikasi materi atau peserta. Perlu ada database terintegrasi untuk memantau siapa saja yang sudah mendapatkan pelatihan,” tegas Yan.
Dewan dari Rantau Panjang ini juga mendorong Dinsos untuk melibatkan akademisi dan praktisi sosial dalam pengembangan kurikulum Bimtek. “Materi pelatihan harus update dan sesuai dengan tantangan sosial terkini. Termasuk penanganan masalah gepeng yang masih menjadi PR kita,” tambahnya.
“Yang tak kalah penting adalah monitoring pasca Bimtek. Harus ada mekanisme untuk memastikan ilmu yang didapat benar-benar diterapkan di lapangan. DPRD akan meminta laporan berkala tentang implementasi hasil Bimtek,” saran Yan.
Terkait program pembinaan non-panti, DPRD meminta Dinsos untuk mengintegrasikan hasil Bimtek dengan pelaksanaan program tersebut. “Jangan sampai kegiatan Bimtek hanya sebatas seremonial. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembinaan di lapangan,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
