KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kutai Timur menilai target peningkatan indeks ketahanan pangan dari 67,5 menjadi 75,0 pada tahun 2025 yang dicanangkan Dinas Ketahanan Pangan terlalu ambisius. Dewan mendorong perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang ada untuk memastikan target tersebut realistis dan terukur.
“Target kenaikan 7,5 poin dalam waktu singkat perlu dikaji ulang. Meski kami mendukung semangat peningkatan ketahanan pangan, namun targetnya harus realistis dan didukung program yang tepat sasaran,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali.
Anggota DPRD ini meminta Dinas Ketahanan Pangan untuk memaparkan strategi detail pencapaian target tersebut. “Kami ingin melihat program-program spesifik yang akan dilakukan, termasuk rincian anggaran dan indikator capaian yang terukur untuk setiap program,” tegasnya.
Terkait rencana peningkatan 2,5 poin indeks per tahun, dewan mengingatkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor eksternal. “Ada banyak variabel yang bisa mempengaruhi ketahanan pangan, mulai dari perubahan iklim hingga fluktuasi harga. Semua ini harus diperhitungkan dalam menetapkan target,” jelasnya.
Dewan ini juga menyoroti integrasi program eduagrowisata dengan target peningkatan indeks ketahanan pangan. “Perlu ada kejelasan bagaimana kawasan eduagrowisata ini akan berkontribusi secara konkret terhadap peningkatan indeks ketahanan pangan,” tambahnya.
“DPRD akan mengawal ketat implementasi program-program ini dan memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar efektif dalam mendukung pencapaian target ketahanan pangan,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
