KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menyoroti rendahnya angka penyerapan bantuan pemerintah oleh panti asuhan di Kutai Timur. Data yang menunjukkan hanya tiga panti asuhan yang mengajukan bantuan pada tahun 2023 dinilai sangat memprihatinkan mengingat jumlah panti asuhan yang ada di Kutim.
“Ini adalah cerminan kurangnya pendampingan dari Dinsos selama ini. Bimtek yang baru dilaksanakan sekarang seharusnya sudah dilakukan sejak awal tahun untuk mengoptimalkan penyerapan bantuan,” ungkap Yan Ipuy selaku anggota DPRD Kutim.
Anggota DPRD Kutim ini mengapresiasi langkah Dinsos mengadakan Bimtek penggunaan aplikasi SILARAS bagi 25 pengelola panti asuhan, namun menilai kegiatan ini terlambat dilakukan. “Target 15 panti yang bisa mengakses bantuan di tahun 2024 sebenarnya masih terlalu rendah. Seharusnya semua panti asuhan yang ada di Kutim bisa mendapatkan akses bantuan,” tegas Yan.
Dewan juga mempertanyakan strategi Dinsos dalam melakukan pembinaan berkelanjutan pasca Bimtek. “Pelatihan dua hari tidak cukup. Harus ada pendampingan intensif dan berkelanjutan untuk memastikan semua panti asuhan bisa mengakses bantuan dengan baik,” tambahnya.
Terkait realisasi anggaran Dinsos yang baru mencapai 53 persen, DPRD mendesak agar bantuan untuk panti asuhan diprioritaskan. “Kami minta Dinsos segera merealisasikan bantuan untuk panti asuhan yang sudah mengajukan permohonan. Jangan sampai terhambat karena masalah administratif,” tegas Yan.
DPRD Kutim akan mengawal proses pendampingan panti asuhan ini dan meminta Dinsos memberikan laporan berkala tentang progress pengajuan bantuan dari setiap panti. “Kami akan melakukan monitoring ketat dan memastikan tidak ada panti asuhan yang terlewatkan dalam pemberian bantuan,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
