KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kutai Timur meminta Dinas Ketahanan Pangan melakukan kajian komprehensif terkait dampak ekonomi dan sosial dari proyek eduagrowisata senilai Rp25 miliar yang akan dibangun di atas lahan 10 hektar. Meski mendukung, dewan menilai perlu ada analisis mendalam untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Konsep eduagrowisata ini sangat menarik dan potensial, tapi kita perlu memastikan investasi sebesar Rp25 miliar ini benar-benar memberikan return yang signifikan bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ketuaa Komisi B DPRD Kutim, Muhammad Ali.
Anggota DPRD ini meminta agar dalam perencanaan 18 bulan pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan melibatkan para ahli dan akademisi untuk mengkaji aspek teknis dan ekonomis. “Kita tidak ingin proyek ini hanya menjadi proyek mercusuar. Harus ada kajian kelayakan bisnis yang matang, termasuk proyeksi pendapatan dan strategi pengelolaan jangka panjang,” tegasnya.
Dewan ini juga menyoroti pentingnya melibatkan petani lokal dalam pengembangan kawasan ini. “Petani lokal harus menjadi subjek utama, bukan sekadar penonton. Perlu ada program khusus yang memastikan transfer teknologi dan pengetahuan kepada mereka,” tambahnya.
Terkait fasilitas modern yang akan dibangun, DPRD meminta ada jaminan maintenance dan keberlanjutan operasional. “Laboratorium pengembangan benih dan sistem irigasi pintar membutuhkan perawatan rutin dan SDM yang kompeten. Ini harus dipikirkan sejak awal,” jelasnya.
“Kami juga mendorong agar kawasan ini tidak hanya fokus pada aspek wisata, tapi benar-benar menjadi pusat riset dan pengembangan pertanian yang bermanfaat bagi peningkatan produksi pangan di Kutai Timur,” pungkasnya. (Q/Adv-DPRD)
