KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kutai Timur meminta Dinas Ketahanan Pangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program bantuan peralatan untuk UMKM sektor pangan yang menelan anggaran Rp2,5 miliar. Dewan menilai perlu ada mekanisme monitoring yang lebih ketat untuk memastikan efektivitas program.
“Program bantuan peralatan untuk 100 UMKM ini memang bagus, tapi kita perlu memastikan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat. Perlu ada evaluasi berkala untuk mengukur dampaknya terhadap peningkatan produktivitas UMKM,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Yoseph Udau.
Yoseph mendorong adanya kriteria yang lebih ketat dalam penentuan penerima bantuan. “Seleksi penerima bantuan harus transparan dan berdasarkan track record usaha yang jelas. Kita tidak ingin ada UMKM yang menerima bantuan tapi tidak berkembang,” tegasnya.
Dewan ini juga meminta agar program pendampingan pasca pemberian bantuan diperkuat. “Tidak cukup hanya memberikan peralatan, harus ada pendampingan intensif minimal satu tahun untuk memastikan keberlanjutan usaha,” jelasnya.
“Kami juga mendorong adanya kolaborasi dengan Dinas UMKM dan Koperasi untuk program pembinaan yang lebih komprehensif, termasuk aspek pemasaran dan pengembangan usaha,” tambahnya.
Terkait rencana penambahan jumlah penerima bantuan tahun depan, DPRD meminta dilakukan evaluasi terhadap program yang sedang berjalan. “Sebelum menambah penerima baru, pastikan dulu program yang ada sudah berjalan efektif dan mencapai target,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ery Mulyadi, melaporkan program bantuan peralatan untuk 100 UMKM sektor pangan dengan anggaran Rp2,5 miliar. Program ini dilengkapi dengan pendampingan teknis dan pelatihan manajemen usaha untuk mengoptimalkan penggunaan peralatan yang diberikan. Salah satu penerima bantuan melaporkan peningkatan produksi dari 50 kg menjadi 200 kg per hari. (Q/Adv-DPRD)
