KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kutai Timur memberikan sejumlah catatan penting terkait rencana program antisipasi kerawanan pangan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan. DPRD menekankan pentingnya akurasi data dan ketepatan sasaran program untuk memastikan efektivitas penanganan kerawanan pangan di daerah.
“Program antisipasi kerawanan pangan ini sangat krusial. Namun, kita perlu memastikan pemetaan dilakukan dengan metodologi yang tepat dan melibatkan data terkini. Jangan sampai program yang dijalankan tidak tepat sasaran karena data yang kurang akurat,” ungkap Anggota Komisi B DPRD, Yoseph Udau.
DPRD mendorong pelibatan aktif perangkat desa dan kecamatan dalam proses pemetaan. “Tim pemantau di tingkat kecamatan harus diperkuat dengan melibatkan unsur masyarakat lokal yang memahami kondisi lapangan. Mereka yang paling tahu situasi riil di wilayahnya,” tegasnya.
Dewan ini juga meminta agar program diversifikasi pangan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat didukung dengan pendampingan intensif. “Tidak cukup hanya membangun lumbung, tapi harus ada pembinaan tentang manajemen stok dan distribusi pangan,” jelasnya.
“Kami juga mendorong adanya sistem peringatan dini kerawanan pangan yang terintegrasi. Sistem ini harus bisa memberikan notifikasi cepat ketika ada indikasi masalah ketahanan pangan di suatu wilayah,” tambahnya.
Terkait anggaran, DPRD meminta adanya alokasi yang memadai untuk program ini. “Kami siap mendukung dari sisi anggaran, tapi tentu dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan efektivitas penggunaan dana,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ery Mulyadi, menyampaikan rencana penyusunan program komprehensif antisipasi kerawanan pangan melalui pemetaan wilayah dan pembentukan tim pemantau tingkat kecamatan. Program ini akan mencakup diversifikasi pangan, pengembangan lumbung pangan masyarakat, dan penguatan cadangan pangan daerah. (Q/Adv-DPRD)
