KUTAI TIMUR – Komisi B DPRD Kutai Timur mendukung rencana pembangunan Balai Benih Ikan hasil kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Perikanan, namun meminta ada percepatan pembangunan dan penguatan aspek pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaannya.
“Pembangunan Balai Benih Ikan dengan anggaran Rp5 miliar ini harus bisa diselesaikan lebih cepat dari target 6 bulan. Kita tidak ingin proyek strategis ini terhambat karena masalah teknis atau administratif,” tegas KetuaKomisi B DPRD Kutai Timur, Muhammad Ali.
Anggota DPRD ini menilai sinergi antar dinas ini perlu diperluas dengan melibatkan sektor lain. “Kita dorong keterlibatan Dinas UMKM dan Koperasi untuk aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta Dinas Pariwisata untuk pengembangan potensi eduagrowisata,” jelasnya.
Dewan ini juga meminta agar program pelatihan budidaya ikan diprioritaskan untuk kelompok masyarakat lokal. “Pelatihan harus memprioritaskan masyarakat sekitar kawasan, terutama kelompok pembudidaya lokal dan generasi muda,” tambahnya.
Terkait target produksi benih ikan, Ali meminta ada kajian kebutuhan pasar yang akurat. “Harus ada perhitungan detail tentang kebutuhan benih ikan di Kutim dan sekitarnya, sehingga produksi bisa optimal dan tidak ada kelebihan atau kekurangan pasokan,” ungkapnya.
“Kami akan mengawal pembangunan ini mulai dari proses lelang hingga operasional. Yang terpenting adalah memastikan fasilitas ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ery Mulyadi, menyampaikan bahwa pembangunan Balai Benih Ikan merupakan bagian dari program kolaboratif dengan Dinas Perikanan yang akan dilengkapi laboratorium, kolam pembenihan, dan area pelatihan. Fasilitas ini ditargetkan dapat memproduksi jutaan benih ikan berkualitas setiap tahun untuk mendukung kemandirian pangan berbasis perikanan. (Q/Adv-DPRD)
