
SAMARINDA – Kepala Sekolah (Kepsek) dan guru dari perwakilan Tujuh sekolah di Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) serta penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) khusus untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Acara yang berlangsung di Hotel Aston Samarinda ini dibuka oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur, Achmad Junaidi B, pada Senin (28 Oktober 2024).
Sekolah yang mengikuti bimtek ini meliputi SMPN 1 Sangatta Utara, SMPN 2 Sangatta Utara, SMPN 3 Sangatta Utara, SMPN 5 Sangatta Utara, SDN 01 Sangatta Utara, SDN 02 Sangatta Utara, SDN 05 Sangatta Utara. Program SSK sendiri bertujuan untuk mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam pembelajaran di sekolah, tanpa mengganggu kurikulum yang sudah ada. Menurut Juanidi, materi SSK akan memperkaya referensi guru dan siswa agar proses belajar menjadi lebih variatif.
“Materi SSK sifatnya hanya akan memperkaya referensi bagi guru dan siswa, sehingga pembelajaran tidak monoton. Jadi dengan adanya materi ini, anak-anak tidak merasa jenuh dalam belajar,” ujar Junaidi.
Ia juga menambahkan, bahwa DPPKB Kutai Timur akan melakukan blusukan ke sekolah-sekolah guna memantau penerapan SSK dan memberikan penghargaan bagi sekolah yang berhasil mengimplementasikannya pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas), agar dapat menjadi motivasi kepada sekolah lain untuk menerapkan program yang sama.
Sementara itu, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana DPPKB Kutai Timur, Khasanah, menjelaskan bahwa SSK merupakan upaya mengitegritaskan pendidikan kependudukan dalam program sekolah sebagai pengayaan materi, dengan menyediakan pojok kependudukan sebagai sumber belajar bagi siswa.
“Bimtek ini berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 28-29 Oktober dengan narasumber dari Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur dan Kepala SMP 35 Samarinda. Diikuti sebanyak 7 sekolah dan perwakilannya peserta 1 kepsek 2 guru,” ucap Khasanah.
Lebih lanjut, ia berharap setelah kegiatan ini guru dan peserta didik dapat mengetahui tentang isu-isu kependudukan. Kemudian guru diharapkan mampu mengitergrasikan isu kependudukan tersebut ke dalam pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. (*/RH)