KUTAI TIMUR – Dalam menangani isu perkembangan ekonomi di belasan kecamatan yang ada di Kutai Timur, peran Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengakomodir terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dianggap masih gagap karena Pemda belum bisa memfilter kemauan dari masyarakat lokal dan tidak dapat mencitrakan kepentingan masyarakat yang harusnya disalurkan melalui program-program yang telah diselenggarakan.
Hal serupa dituturkan langsung oleh salah satu Anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, dalam wawancaranya di gedung DPRD Kutai Timur, pada Jumat (9 Agustus 2024). Ia menyampaikan bahwa hal tersebut wajar dikatakan karena itulah realitanya.
“Saya lebih berpikir bagaimana benar bahwa yang namanya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ya itu dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM yang adalah warga Kutai Timur,” ujarnya.
Novel pun menuturkan bahwa pemerintah harus punya tanggung jawab moral serta tanggung jawab anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun serta membangkitkan masyarakat lokal agar menjadi UMKM yang mandiri.
“Kalau seperti ini saya pikir ini hanya hura-hura atau kegiatan UMKM terselubung tanpa ada konsep atau katakan lah output yang jelas dan tujuan yang betul betul mau membangkitkan pelaku UMKM sekali lagi untuk benar-benar berdiri mandiri,” ucap politisi partai Gerindra tersebut.
Terkait dengan langkah kedepannya untuk mengatasi hal tersebut, Novel mengatakan bahwa kedepannya pihak DPRD Kutai Timur akan mengadakan rapat kerja dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan disitulah dirinya akan membahas terkait isu tersebut agar mencari tahu apa tujuan dari program tersebut dan mencari jalan keluar terkait hal itu.
“Sekali lagi ingatkan saya kawan-kawan terkait UMKM ini, saya akan mau bertanya kepada setiap OPD yang langsung terkait didalamnya. Saya ingin dengar apa program anda (OPD) terkait untuk UMKM Kutai Timur, pelaku-pelaku UMKM program apa yang betul-betul kelihatan hasilnya dalam satu tahun, dua tahun, tiga tahun kedepannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun meminta agar pemerintah dapat menjelaskan indikator-indikator yang jelas dan berapa pengeluaran anggaran terkait kegiatan yang sudah terselenggarakan.
“Kalau lebih tidak ada hasilnya kita potong, kita kurangi. Kalau berhasil kita tambah. Intinya adalah program yang benar-benar harus kelihatan nyata dan dirasakan langsung oleh pelaku UMKM,” pungkasnya.(Adv-DPRD/RH)
Discussion about this post