KUTAI TIMUR – Anggota komisi C DPRD Kutim, Jimmi, meminta agar pemerintah melakukan kontrol distribusi terhadap minyak goreng di pasaran yang saat ini tengah menjadi buah bibir masyarakat Kutim akibat kelangkaan yang terjadi disertai harga yang melambung tinggi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meminta agar pemerintah mengembangkan aplikasi ataupun sistem untuk memonitoring langsung pendistribusian minyak goreng agar tidak terjadi penimbunan ataupun disalah gunakan dalam kondisi saat ini.
Hal tersebut diutarakannya secara langsung dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan dan Teluk Pandan yang dilaksanakan di BPU Kecamatan Sangatta Utara, Selasa (08/03/2022).
“Terkait permasalahan minyak goreng, harus ada kontrol distribusi dari pemerintah. Ada aplikasi to sistem sehingga terkontrol dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Dalam kegiatan itu juga, Jimmi, menyinggung terkait Jalan Poros Sangatta-Bengalon yang menurut informasi yang didapatnya diambil alih oleh PT KPC dan dialihkan melalui rute pesisir Pantai Tanjung Bara.
Dirinya berharap melalui pemindahan tersebut, tidak hanya memberi dampak positif dalam hal kenyamanan transportasi masyarakat, namun juga berdampak pada pengembangan sektor pariwisata di Kutim.
“Dengan pemindahan jalan tersebut, diharapkan pemerintah kembali membuka wilayah Pantai Tanjung Bara yang saat ini tertutup karena kegiatan korporasi, sehingga pengembangan pariwisata juga dapat dilakukan,” katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, yang hadir bersama dengan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, Ketua DPRD Kutim, Joni, Wakil Ketua II DPRD, Arfan, serta stakeholder terkait dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa terkait kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng di Kutim disebabkan oleh keterlambatan pengiriman pemenuhan kuota minyak goreng di Kaltim.
Pemerintah daerah, lanjut Kasmidi saat ini juga tengah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kelangkaan tersebut dengan membangun komunikasi dengan berbagai pabrik perusahaan sawit yang mempunyai pabrik pengolahan minyak goreng.
“Pelan-pelan kami carikan solusinya, ini adalah masalah nasional. Kita walau terbatas masih ada,” tegasnya.
Discussion about this post