KUTAI BARAT – Rapat fasilitasi pertemuan antara Ormas, LSM dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Bersama Masyarakat Kubar dengan Pemkab Kubar yang diagendakan oleh DPRD Kubar pada Selasa 18 Januari 2022 kemarin, akan diagendakan ulang.
Pasalnya, dari 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, hanya dihadiri oleh 3 OPD yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta Bappeda Kubar.
Terlebih, dalam hearing tersebut menurut Ketua DPRD Kubar, Ridwai, yang memimpin agenda kegiatan tersebut didampingi oleh Ketua Komisi I DPRD Kubar, Arkadius Elly, belum menghasilkan keputusan, sehingga menurutnya, DPRD Kubar akan mengagendakan kembali pertemuan selanjutnya.
Ridwai juga sangat menyayangkan pihak OPD terkait, Pemkab Kubar tidak hadir untuk merespons langsung pertanyaan yang diajukan oleh Gerakan Bersama Masyarakat Kubar yang terdiri dari Ormas, LSM dan para tokoh masyarakat terkait pembangunan Kubar.
“Yang agak kami (DPRD) sesalkan hari ini, dari pihak pemerintah tidak terlalu antusias untuk hadir. Hanya ada 3 OPD. Sementara yang kami undang sebanyak 8 OPD di Pemkab Kubar,” ungkap Ridwai, dalam keterangan resmi usai pertemuan itu kepada wartawan, Selasa (18/01/2022).
Lanjut Ridwai, dia pernah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Wakil Bupati Kubar, H Edyanto Arkan, bahwa persoalan tersebut harus segera diselesaikan dengan jawaban yang jelas dari pemerintah kepada masyarakat.
“Ini memang ranah pemerintah. Sekali lagi saya menyayangkan OPD tidak bisa full untuk hadir hari ini. Termasuk Dinas PU-PR, satupun dari mareka tidak ada yang hadir. Kami kedepannya ketika sudah menyusun jadwal (pertemuan ulang), akan mengundang sedikit keras, agar mereka OPD pemerintah mau hadir, karena OPD itu yang harusnya banyak menjelaskan. Terkait SILPA APBD, pembangunan jalan, jembatan dan lainnya berkaitan dengan pembangunan oleh Pemkab Kubar,” jelas Ridwai.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Dewan Pembina DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Akuntabilitas dan Transparasi (FAKTA) Kubar, Alsiyus, menyebutkan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kubar yang telah memberi waktu dan menjadwalkan pertemuan tersebut.
“Tapi kritikan untuk DPRD Kubar. Kenapa dari 25 anggota DPRD Kubar yang hadir hanya 2 orang saja dalam pertemuan bersama perwakilan masyarakat dan LSM ini. Jadi dibutuhkan penjelasan dari DPRD Kubar, termasuk menjelaskan masalah SILPA APBD Kubar dalam beberapa tahun terakhir hingga 2021 kepada masyarakat dan LSM,” kata Alsiyus.
Alsiyus mengungkapkan, semakin banyak anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan semakin bagus. Artinya kata dia, semakin banyak tanggapan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Kubar kedepan.
“Karena 25 anggota DPRD Kubar merupakan wakil rakyat dari 16 kecamatan se-Kubar. Jujur, LSM FAKTA sedikit agak kecewa. Termasuk OPD dari pemerintah banyak yang tidak hadir. Usulan kami adalah agar Ketua DPRD Kubar mengagendakan ulang pertemuan selanjutnya,” tuturnya
Salah satu perwakilan DPD LSM FAKTA Kubar, Aditya, juga mengaku merasa kecewa atas tidqk hadirnya sejumlah OPD terkait yang telah diundang DPRD Kubar untuk menghadiri pertemuan bersama masyarakat tersebut.
Terlebih menurutnya dalam pertemuan itu ada beberapa pertanyaan masyarakat melalui LSM dan tokoh masyarakat yang belum terjawab. Hal itu karena OPD terkait tidak hadir. Diantaranya, terkait masalah SILPA APBD Kubar.
“Kami berharap pada pertemuan berikutnya, OPD Pemkab Kubar yang belum datang hari ini, agar bisa hadir dalam pertemuan selanjutnya di DPRD Kubar untuk memberikan jawaban dan klarifikasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Untuk diketahui, rapat fasilitasi pertemuan antara Gerakan Bersama Masyarakat Kubar dengan Pemkab Kubar yang di jadwalkan oleh DPRD Kubar pada Selasa 18 Januari 2022 ini kemarin, merupakan bentuk respon DPRD Kubar dalam menanggapi aspirasi gerakan bersama ormas dan LSM serta sejumlah tokoh adat dan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kubar pada Senin 29 November 2021 lalu yang saat itu dihadiri sejumlah anggota DPRD Kubar.(Taufiq)
Discussion about this post